Foto: Wakil Ketua (Waka) Komisi XI dewan perwakilan rakyat RI, Hanif Dhakiri (Rumondang/detik)Jakarta –
Wakil Ketua (Waka) Komisi XI dewan perwakilan rakyat RI, Hanif Dhakiri menyodorkan peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sanggup mengembangkan penerimaan negara. Kendati begitu, ia meminta pemerintah mencari cara lain buat mengembangkan sumber penerimaan selain dari PPN.
“Nah terkait dengan informasi PPN ini memang bila hitung-hitungan, ini cara yang paling praktis sejujurnya (meningkatkan pendapatan negara),” kata Hanif dalam diskusi Insight Hub Vol 2 bertajuk ‘Wacana PPN 12%, Solusi Fiska atau Beban Baru untuk Masyarakat?’ yg digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/15/2024). 
| Baca juga: Muzani: PPN 12% Hanya bagi Barang Mewah, Makanan-Minuman Tak Kena |
Hanif menyebut bahwa wacana peningkatan PPN menjadi 12 persen sanggup menciptakan embel-embel pendapatan negara sebesar Rp 70 sampai 80 triliun. Perhitungan itu apabilPeningkatan Ppn 1 persen.
“Tapi hitung-hitungannya bila naik 1 persen itu berapa sih naik? Tambahnya Rp70-80 triliun,” sebut dia.
Hanif dulu menyinggung tentang keadaan ekonomi dan daya beli penduduk yang selalu menurun di ketika ini. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan buat pemerintah untuk mengambil keputusan mengenai memaksimalkan PPN.
“Tapi dengan suasana ekonomi kini ini, di mana misalnya daya beli penduduk kita juga masih benyak tantangan, menurun terus, PHK terjadi di mana-mana, selalu dahulu industri manufaktur kami lagi jeblok, bahkan sejumlah pengamat ekonomi menyampaikan kalian ini kini melakukan mengalami apa yang disebut selaku deindustrialisasi,” ungkap Hanif.
Karena itu, Wakil Ketua Generik PKB itu meminta pemerintah untuk mencari versi lain dalam upaya mengembangkan embel-embel pendapatan negara. Sehingga tak cuma mengandalkan Peningkatan Ppn saja.
“Nah, tantangan, aku lebih condong misalnya buat menantang teman-teman di pemerintah utamanya yang mengusung pajak ini buat memakai versi lainnya dalam rangka mengembangkan pendapatan negara,” ucap Hanif.
“Kita bukannya tak baiklah (PPN 12 persen) bahwa pendapatan negara mesti diberikan. Harus kami ini setuju. Cuma cara meningkatkannya kan ada banyak versi yg mungkin mesti dilaksanakan secara lebih baik di waktu yg tiba,” lanjut dia.
Namun, menurutnya, masih banyak cara-cara yang lain bagi pemerintah dalam upaya mengembangkan pendapatan negara. Salah satunya dengan mempergunakan digitalisasi.
“Misalnya sesuatu, dari segi digitalisasi kota, ini menurut aku kan mesti digenjot. Walaupun proses digitalisasi itu sudah berjalan di pemerintahan tetapi kan levelnya itu mesti di-upgrade selalu-menerus,” ujar Hanif.
Selain itu, Hanif menyebut pemerintah juga sanggup sedang formalisasi golongan ekonomi informal di Indonesia, utamanya pada sektor UMKM yang menampilkan sokongan besar terhadap perekonomian. Dia menyampaikan masih banyak UMKM yg berada di luar metode keuangan.
“Oleh alasannya yakni mesti dikasih edukasi, mesti difasilitasi, mesti dibantu, mungkin dikasih insentif agar mereka sanggup bertransformasi dari ekonomi informal menjadi ekonomi formal. Dengan begitu maka juga ada potensi pajak yang sanggup diambil, kecil-kecil hanya kan jumlahnya besar gitu loh,” terang Hanif.
| Baca juga: Kabar Terbaru PPN 12% dari Diskusi Prabowo dan DPR |
Kepala Negara Prabowo Subianto sebelumnya menyodorkan penerapan PPN 12% akan dilaksanakan. Dia mengatakan penerapan PPN 12% dilaksanakan secara pilih-pilih cuma untuk barang mewah.
“Kan sudah diberi klarifikasi ya, PPN yakni undang-undang. Ya kami mulai laksanakan, tetapi pilih-pilih cuma buat barang mewah,” kata Prabowo terhadap wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Prabowo menyodorkan penerapan PPN 12% terhadap barang glamor bagi menolong rakyat kecil. Sedangkan, kata Prabowo, rakyat tetap dilindungi.
“Untuk rakyat lainnya kita tetap lindungi, sudah sejak simpulan 23 pemerintah tidak memungut yang semestinya dipungut bagi membela, membantu rakyat kecil ya,” ujarnya.
“Jadi kalaupun naik itu cuma buat barang mewah,” jelasnya.
